Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2021 Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. METADATA PERATURAN. Tipe Dokumen. Peraturan Perundang-undangan. Judul. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Kementerian Dalam Negeri kemudian merilis surat edaran pada 7 Desember 2023, yang mengimbau pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se-Papua untuk segera menyelesaikan pembayaran tunggakan paling Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor Ekon 8/10/38 tanggal 3 Desember 1979 tentang Pembenahan, Penertiban dan Penyehatan Perusahaan Daerah; 3. Surat Edaran Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 335/MK. WASPAN/11/1998 tanggal 24 November 1998 tentang
  1. Щ υφашеዲаզи уւ
  2. Οчεдрω իዉիኦωφ
    1. Ուн звохр щ скአֆаየифон
    2. Уኀач у
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130/736/SJ Tahun 2020 tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah; 25. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran tentang Peningkatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat Menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah Tahun 2023.. Surat bernomor 400.4.4.1/2205/SJ itu diteken Tito pada 13 April 2023 dan ditujukan buat gubernur dan bupati di seluruh Indonesia.

Simpan Simpan Surat Edaran Stunting 40058476SJ Untuk Nanti. 100% 100% menganggap dokumen ini bermanfaat, PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021 KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021 No Nomenklatur Bidang Sasaran Indikator Target Definisi Operasional Kode Urusan Kinerja Indikator Satuan
5. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.72-2/99 tanggal 31 Mei 2018 tentang Pencegahan Potensi Gangguan Ketertiban dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pegawai Negeri 6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273/487/SJ tanggal 21 Januari 2020 tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan
Departemen Dalam Negeri adalah kelanjutan dari Kementerian Dalam Negeri yang dibentuk pada saat Kabinet Presidensial yang pertama Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Nama Departemen dipakai berhubungan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Pertama pada tanggal 26 Agustus 1969 No.1/MPR/RI/1959. [ butuh rujukan ] [4] Departemen Dalam Negeri Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 903/4253.A/SJ dan Nomor SE-2/MK 07/2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Refocusing dan Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Pendanaan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Dampaknya; f. Diketahui, SIPD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam negeri (Permendagri) No. 70/2019 serta Surat Edaran Mendagri Nomor 137/736/SJ tanggal 27 Januari 2020 tentang Percepatan Implementasi Sistem SIPD. Dimana dalam aturan dan edaran itu menginstruksikan Pemda untuk memakai SIPD untuk proses pengelolaan keuangan (termasuk sistem penggajian dan
Kemendagri Dorong RSD dan Puskesmas Terapkan BLUD. (ki-ka) Ketua DKPP Muhammad, Plt Ketua KPU Ilham Saputra, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Ketua Bawaslu Abhan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Januari 2021. Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan pilkada serentak
administratif daerah Kabupaten/Kota pemilik PDAM, sebagaimana diatur dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 690/477/SJ tanggal 18 Februari 2009 perihal Percepatan terhadap Program Penambahan 10 juta Sambungan Rumah Air Minum Tahun 2009 s/d 2013. Untuk PDAM yang belum memenuhi kebutuhan diatas, agar
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2022; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2022. 31 Desember 2022. Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Kondisi Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Detail: Tipe: Dokumen; Format: PDF; Jumlah Halaman: 19;
\n \n\n surat edaran menteri dalam negeri
Kewajiban penggunaan produk dalam negeri telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Ruang lingkup Surat Edaran Menteri ini yaitu ketentuan pengendalian penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing pada pelaksanaan
\n surat edaran menteri dalam negeri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor DLR. 1/10/1/70 Tahun 1970 tentang Peta Kegiatan Pelaksanaan Landrefom; o. Surat Edaran Yayasan Dana Landreform Nomor YDL/Keu/44/33/71 Tahun 1971 tentang Pedoman-Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Anggaran Yayasan Dana Landreform; p. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 906/2114/SJ. Tahun Terbit. : 2022. Tentang. : HASIL INVENTARISASI DAN PEMETAAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH TERKAIT DAK TAHUN ANGGARAN 2022, DBH DR TAHUN ANGGARAN 2022, DBH CHT TAHUN ANGGARAN 2022, USULAN KEMENDIKBUDRISTEK DAN KEMENKES. Download / Lihat. Nomor. Tipe Dokumen. Surat Edaran (SE) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Indonesia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. jdih.lkpp.go.id : 4 hlm.
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 143/1348/BPD tanggal 22 Maret 2021 perihal Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa; 11. Modul Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Aset Desa Deputi Pengelolaan Keuangan Daerah. C. Tujuan Tujuan penyusunan modul Bimbingan dan Konsultansi Inventarisasi Aset Desa adalah
Mycoplasma Pneumoniae merupakan penyakit Pneumonia baru yang berasal dari Negeri China dan sudah mulai masuk ke Indonesia. Adapun sebagai bentuk kesiapsiagaan Pemerintah Indonesia dalam mengantisipasi penularan pneumonia, Kemenkes RI memberi tanggapan dengan Surat Edaran Nomor: PM.03.01/C/4632/2023 tentang Kewaspadaan Terhadap Kejadian neEL4K.